DITOLAK!!!

Sebuah surat elektronik masuk malam ini. Lebih cepat dari yang diduga dan biasanya yang kelewat cepat begini bukanlah kabar yang baik.

Benar saja, surat itu berisi penolakan aplikasi kartu kredit yangt menurut petugas verifikasi data baru akan datang pekan depan. Menghela nafas sejenak saja mengingat ini bukan kejadian pertama kali.

Beberapa hari lalu saya mengisi formulir aplikasi kartu kredit secara online di situs Bang Siti (nama bank sengaja disamarkan meski Anda dan saya tahu nama sebenarnya dari bank yang berkantor di kawasan Jalan Sudirman ini). Bukan karena saya ingin jadi konsumtif atawa gila belanja, namun seorang redaktur menyarankan saya membuat kartu kredit yang dinilainya penting demi kelancaran pekerjaan.

Pertama, kartu kredit penting untuk kegiatan lobi. Kedua, liputan di luar negeri dimana pada banyak kesempatan bapak redaktur itu menjumpai hotel menolak uang tunai dan lebih memilih kartu kredit sebagai alat pembayaran. Intinya, kartu kredit penting buat kerja seorang pewarta.

Sialnya, saya yang tadinya optimistis harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kebutuhan kartu kredit itu tak bisa terpenuhi – yang saya yakin penolakannya justru karena saya seorang wartawan.

Saat mengisi formulir aplikasi saya agak ragu mengisi status pekerjaan saya sebagai wartawan, padahal saya sangat bangga dengan profesi yang mulia ini. Pasalnya, saya pun pernah ditolak sebuah perusahaan pembiayaan kredit sepeda motor yang mereknya sama dengan motornya Rossi.

Perusahaan pembiayaan itu berkelit licin bak belut, tapi pemilik dealer membisikkan kalau permohonan kredit saya ditolak karena saya seorang wartawan. Kala itu saya berang bukan main tapi kemarahan itu tak bisa mengubah keadaan.

Saya mengontak seorang kawan. “Kawan,” begitu sapa saya. “Mengapakah saya sulit mendapatkan kredit?”

“Kawan,” begitu balasnya ramah. “Wartawan memang termasuk daftar beresiko tinggi!” Kawan yang bekerja di perusahaan pembiayaan ini menjelaskan, kuli tinta masuk dalam gerombolan orang yang sebaiknya ditolak oleh perusahaan pemberi fasilitas kredit dan pembiayaan. Dalam komplotan ini termasuk juga polisi, tentara, jaksa, dan pengacara, yah… pokoknya mereka yang terlibat dalam sistem hukum dan pengabdian kepada masyarakat luas.

Saat membaca surat elektronik malam ini, saya hanya bisa geleng-geleng kepala. Ternyata setahun lewat dari peristiwa itu tak ada perubahan berarti di republik ini, saya tetap susah dapat kartu kredit.

Tapi kalau para pengutang BLBI saja tidak kenal menyerah, maka saya juga tak mau patah semangat, meski saya tidak akan sampai jualan permata atau buka bengkel segala. Siapa tahu, ya, siapa tahu saja penolakan aplikasi saya bukan karena profesi saya sebagai wartawan jadi masih ada bank lain yang mau menerima aplikasi kartu kredit saya.

Ah! Saya teringat lanjutan percakapan saya dengan kawan yang bekerja di perusahaan pembiayaan tadi.

Sambil mengernyit dahi saya bertanya padanya, “Kawan apa dahiku mengernyit?” Saya melihatnya mengangguk saat pertanyaan kedua saya meluncur, “Kenapa pengusaha yang kreditnya macet bisa dapat kredit terus? Bukannya resiko pengusaha bandit lebih tinggi daripada wartawan yang lulus persyaratannya dasar permohonan kredit seperti saya?”

Kawan itu tak menjawab. Tahu-tahu ia senyum dan berujar ia sudah mengambil resiko dengan meluluskan permohonan kredit motor saya. “Wartawan juga manusia seperti yang lain, yang punya kebutuhan,” ujarnya sambil tersenyum.

Belakangan senyumnya semakin merekah karena saya selalu bayar cicilan lebih cepat dari tenggat waktu dan belum pernah sekalipun menunggak. Kenapa? Karena saya wartawan yang patuh pada dateline, bukan pengutang kelas kakap yang menjelang dateline lari keluar negeri ihihihi….

Rezim Kekerasan Kembali

Rezim SBY menunjukkan watak aslinya. Suara protes dibungkam dengan kekerasan, layaknya apa yang terjadi pada masa orde baru.

SBY, yang katanya, tidak akan menaikkan harga BBM, harus menjilat ludahnya sendiri. Dugaan bahwa ia lebih tunduk pada modal asing dan kapitalisme menyeruak. Segala alasan akademis dan ekonomis dikeluarkan para pejabat berserta gerbongnya.

Ketika rakyat menyuarakan penolakan, kekuasaan gerah. Dengan cara-cara ter’halus’, aparat membubarkan aksi. Api kekerasan kembali nyala, layaknya api tersiram bensin. Bahkan peluru sudah menggantikan secuil daging di tubuh rakyat.

Rezim menyuap 100 rb per keluarga sebagai gantinya. Padahal pemerintah sendiri tidak siap; data pusat dan daerah tidak sinkron. Di sini terlihat watak asli rezim lainnya; masih sentralistik. Kalau daerah belum siap, kenapa harus dipaksakan?

Dari semua itu, yang paling menggemaskan adalah cara-cara represif aparat menanggapi pernyampaian aspirasi, yang kebetulan berbeda dengan pemerintah. Reaksi penolakan kenaikan BBM, di berbagai tempat nusantara, segera mendapat ‘respon’. Menangkapi demonstran, memukul secara colongan, bahkan menyiksa ketika di tahanan, menjadi cerita usang yang kembali naik daun.

Ada Apa Dengan Soeharto? (bagian 2)

Okelah, ada yang buruk dari era Soeharto. Tapi jangan pula menjadi amnesia terbatas, melupakan perannya bagi bangsa ini. Penghujatan yang ia terima seolah-olah ia tak pernah sama sekali berjasa.
Caci maki yang diarahkan kepadanya juga tak sedap didengar telinga. Menunjukkan yang mencaci tak lebih beradab dibanding dengannya.

Mungkin ratusan aktivis yang pernah merasakan perihnya penindasan Soeharto tidak akan sepakat denganku. Tapi jangan lupakan pula jutaan orang yang lebih bahagia pada masa pemerintahannya.

Harta keluarga Cendana memang bikin silau. Mungkin memang didapat dari menggerogoti ekonomi negara ini. Tapi ia tak sendiri. Banyak pula kroni-kroni cendana yang menumpuk harta, entah halal atau haram. Konglomerat hitam berseliweran dengan bebas.

Jika memang masalah penegakan hukum. Jangan diskriminatif. Sikat semuanya. Jangan lupa pula menghajar pada pemerintahan sekarang. Toh, bau KKN masih tajam menyengat. Jika Soeharto berhasil dihukum karena ia memang terbukti bersalah, saya setuju. Nah, setelah itu saya yakin lebih dari separuh bangsa ini juga akan mendekam di penjara. Baguslah.

Semua elemen bangsa ini rusak. Apa itu dosa Soeharto saja? Ini dosa bersama (mungkin Soeharto porsinya lebih gede lah).

Setidaknya jaman Soeharto tak ada antri minyak, beras, tempe tahu langka, terorisme, demo yang membikin tambah macet. Buat anak sekolah juga enak, ngapalin butir-butir pancasila, apalagi menteri di kabinet yang hampir tidak pernah di reshuffle.

Dan satu lagi : saya ga akan pernah jadi buruh pabrik sini. Karena dibredel dan tak mungkin terbit lagi.

Ada Apa Dengan Soeharto? (bagian 1)

Rabu dini hari…sambil berbaring di ubin teras RS Pertamina

Dingin! Semakin dingin! Dalam 24 jam terakhir belum sekejap pun aku terlelap. Malam sepi dan aku masih terjaga. Untungnya tak sendiri. Puluhan jurnalis yang lain juga menunggu. Bermalam diluar rumah bukan kemping. Entah dengan kamera, pena atau recorder.

Didalam sana, dilantai 5 terbaring orang nomor satu orde baru : Soeharto. 32 tahun ia berkuasa sebelum lengser Mei 1998. Pria yang menjadi bagian dari sejarah republik ini.

The Smiling General…entah ia masih bisa tersenyum saat ini. Jenderal besar yang bintangnya telah pudar dan semakin redup.

Orang lalu mengingat dosa. Ada pula yang mengenang jasa. Lalu ditimbang. Saya sendiri bimbang.

Saya dulu menggagumi sosok pria desa asal Wonogiri itu. Membawa Indonesia dari keterpurukan diakhir era Soekarno menuju pembangunan. Saat 1998, mahasiswa bergerak menumbangkan Soeharto, saya masih bertanya-tanya. Apakah Soeharto yang menanggung semua dosa?
Soeharto yang dulunya dipuja sekarang dicap koruptor nomor satu, pelanggar HAM pula.

Lalu ia terguling. Reformasi dimulai. Empat presiden berkuasa. Dari sang wakil yang naik mendadak, Habibie, Gus Dur, Megawati, lalu SBY. Indonesia toh tak makin baik. Ada yang bilang kerusakan yang diciptakan Soeharto kronis sehingga bangsa ini butuh waktu lama untuk pulih.

Saya lahir dimasa Soeharto berkuasa, tumbuh pada jaman itu pula. Tak mengerti benar apa ang diperjuangkan oleh aktivis 1998 waktu itu. Saya masih berseragam putih abu-abu. Yang saya rasakan adalah stabilitas, ketenangan, tak ada kerusuhan. Masih ada kebanggaan karena Indonesia masih dipandang didunia internasional. Di Asia Tenggara, Indonesia adalah macan. Merah putih yang berkibar didepan rumah tampak gagah.

Sekarang ia terbaring sakit. Untuk ke sekian kalinya menginap di RSPP yang tarifnya semalam setara dengan hotel bintang lima. Apalagi keluarga cendana memborong satu lantai. Tagihan pun dibayar dari kantong pribadi.

Demonstrasi silih berganti. Ada yang menuntut proses hukum Soeharto diteruskan. Ada yang meminta ia dimaafkan. Jaksa Agung atas perintah Presiden pun datang menawarkan damai atas tuntutan perdata yang sekarang sedang disidangkan.

Soeharto dituduh korupsi. Ia menumpuk harta melalui yayasan yang ia dirikan selama berkuasa. Majalah Time malah menahbiskan Soeharto sebagai orang terkaya. Soeharto menuntut dan menang, Time harus membayar ganti rugi sebesar Rp 1 Triliun.

Kekuasaan memang memabukkan. Apakah itu alasan ia bertahan demikian lama?
Entahlah. Mungkin karena bisikan dari orang-orang dekatnya yang terlalu manis. Mereka tentu tak ingin cipratan kekuasaan yang mereka tebengi berhenti.

Soeharto dengan ambisi menciptakan stabilitas dinegeri ini memanfaatkan kuasa yang ia punya. Militer alat utamanya. Konflik selalu ia redam. Demokrasi seakan padam. Tapi, toh dosa itu tak harus ditanggung oleh dia sendiri. Ini dosa bersama. Mungkin tak semua, tapi segelintir orang dilingkaran kekuasaan turut terlibat.
Think tank Soeharto memberikan ia ide, lalu ia mengeluarkan perintah, anak buah akan melakukan apa saja untuk menyenangkan hati sang jenderal.

Dengan motto “Asal Bapak Senang”, mereka menuruti perintah Soeharto dengan cara mereka sendiri. Asal semua beres, apapun yang mampu dilakukan, mereka lakukan.

Secara politik, Soeharto melakukan apa yang harus ia lakukan untuk menciptakan kestabilan.
Okelah. Bagi rakyat yang terpenting cukup pangan, sandang, papan. Nah, mana peduli mereka hak politik atau demokrasi.

Secara ekonomi, konsep yang diusung oleh Mafia Berkeley lah yang ia percaya.
Membangun bangsa ini diatas utang yang semakin menumpuk. Harga sembako stabil. Stok cukup sehingga tak perlu antri. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen (meskipun kesenjangan semakin melebar, go to hell with trickle down effect yg ga pernah terjadi).

Saat jatuh tempo, bingung membayar. Proyek tak produktif. Di korup pula. Dari atas sampai bawah. Soeharto bisa disalahkan. Jika pemimpin anti korupsi, mana ada yang dibawah berani menyeleweng. Begitu kira-kira.

Menurutku dosa juga terletak pada orang-orang dekatnya. Termasuk anak-anaknya yang memanfaatkan posisi ayahnya sebagai presiden untuk menggais keuntungan pribadi. Seiring dengan tumbuhnya putra-putri Soeharto, keserakahan semakin besar. Soeharto mah kalem aja. Anak-anaknya yang beringasan. Ia gagal menjadi ayah yang baik dalam mendidik anaknya.

Era reformasi, ada yang sekonyong-konyong menjadi musuh orba padahal dalam hati menyimpan sejumput rindu.
Atau dulunya ikut menikmati lingkaran kekuasaan.

Bagi rakyat biasa seperti saya yang tidak mengerti apa itu demokrasi dan politik, yang penting perut kenyang hidup tenang. Bisa tidur nyenyak dipagi hari, sarapan singkong rebus atau pisang goreng dengan segelas kopi, bekerja dengan nyaman, pulang, tidur nyenyak, tak pernah bermimpi yang muluk-muluk.

Mungkin beda dengan orang yang mengaku kaum intelektual, cendikiawan yang mengagungkan demokrasi diatas banyak hal. Bagi elite politik yang sibuk jual bicara demi sebuah kursi empuk di Senayan. Mengincar jabatan dan tentu saja uang.

Sekarang masyarakat kebablasan. Dalam era bebas yang bablas, lepas kendali.

…bersambung…

Kedelai Tempe Tahu vs Mahasiswa Keledai

5000 pengerajin tempe tahu se Jabodetabek berdemo didepan istana presiden. Tempe tahu menghilang dari pasar, tukang sayur keliling, warteg, hingga meja makan. Mereka menjerit, berteriak : harga kedelai melambung tinggi. Dari 3000 per kg pada Agustus tahun lalu menjadi 7500 per kg selepas idul fitri.

Kedelai langka dipasar. Sesuai dengan hukum ekonomi tentunya, harga meroket. Di negeri Abang Sam, kedelai dijadikan bahan baku untuk bio fuel. Bukan untuk konsumsi manusia, tapi mesin-mesin.

Lucu! Makanan yang dianggap “merakyat” justru bahan bakunya impor. Wah. Mewah juga makanan rakyat Indonesia, tempe tahu “aslinya” dari luar negeri. Dari Amerika pula. Selucu kita mengimpor beras, padahal nasi adalah makanan pokok bangsa kita, yang serasa belum makan kalau belum melahap nasi.

Sebenarnya ini kesempatan. Ini saatnya petani menanam padi dan kedelai. Kapan lagi petani bisa merasakan harga yang tinggi. Namun, pemerintah toh bereaksi lain. Pemerintah akan mengimpor beras dan kedelai setiap kali harga melambung. Bukannya memperkuat produksi dalam negeri. Ya, memang demi stabilitas politik dan keamanan di kota, petani harus dikorbankan. Mending jutaan petani miskin didesa, daripada jutaan buruh pabrik dikota mengamuk karena harga beras mahal, tempe tahu tak tersedia. Petani tetap miskin sampai kapan pun. Sebuah penelitian menunjukkan margin terbesar atas keuntungan beras diterima oleh pedagang. Petani hanya mendapat sekitar 15 persen. (Seperti lagunya Slank…tak mungkin…tak mungkin…pak tani kaya)

Mahasiswa berdemo. Dengan bangga memakai jaket almamater. Ada yang kuning, hijau, merah, biru. Menggusung spanduk dan berteriak : Usut kasus BLBI. Tangkap dan Adili Koruptor BLBI. (Aku jadi ingat pernah meliput ini berkat cerita Dvd yang ternyata memiliki pengalaman yang sama).

Wah! Hebat juga nih rombongan mahasiswa. Rela dijemur matahari, bolos kuliah, demi memperjuangkan uang rakyat yang diselewengkan.

Satu mahasiswa sempat aku tanyai. Dengan ikat kepala dan bendera ditangan ia begitu bersemangat, seakan hendak melumat para koruptor itu.

Fian : “Apa itu BLBI?”
Mahasiswa A : “Bantuan Likuiditas Bank Indonesia”
Fian : “Iya. Maksudnya apa? Untuk apa BLBI itu?”
Mahasiswa A : “Pokoknya itu uang rakyat yang dikorup”
Fian : “Berapa banyak?”
Mahasiswa A : “Banyaklah. Ratusan triliun.”
Fian : “Bagaimana mereka mengkorup BLBI?”
Mahasiswa A : “Caranya macam-macam.Pokoknya koruptor harus kita habisi.”
Fian : “Berapa besar BLBI membebani APBN setiap tahun?”
Mahasiswa A : “Banyak. Dan dananya bisa dipakai untuk pendidikan murah.”
Fian : “Berapa persisnya?”
Mahasiswa A diam saja. Lalu memanggil beberapa temannya. Dan jawaban hanya gelengan, diam, berbisik kepada rekan disampingnya.

Jadi ingat demo pengerajin tempe tahu. Sebut saja Z. Lulus SD pun tidak. Tapi ia tahu apa yang ia perjuangkan. Harga kedelai melonjak, mata pencarian mereka terancam. Berarti dapur terancam dingin. Mereka resah. Mereka lemah. Mereka meminta bantuan pemerintah. Yang mereka suarakan adalah masalah hidup mereka. Yang mereka tahu. Jika aku bertanya kepada mereka apa itu BLBI, dan mereka menggeleng, aku paham.

Kapan Mati?

Pertanyaan itu lazim terdengar belakangan ini untuk Mantan Presiden Soeharto. Sebuah pertanyaan yang tak etis sebenarnya. Tapi karena Soeharto dianggap sudah sedemikian bejatnya, pertanyaan itu jadi agak wajar.Saya membayangkan bagaimana jika pertanyaan itu sampai terdengar keluarga Pak Harto. Kecewa, marah, sedih, bercampur satu. Tapi apa boleh buat? Publik terlanjur menempatkan Soeharto sebagai tersangka.

Saya tak tahu berapa banyak publik yang sakit hati terhadap Soeharto. Seorang kawan di Priok, konon, pernah menyaksikan tragedi Tanjung Priok. Ia, yang malam itu mengintip dari balik horden, menyaksikan sejumlah truk menggilas puluhan tubuh yang terkapar di aspal. “Setelah itu mobil pemadam datang, menyemprotkan air ke jalan untuk membersihkan sisa darah,” katanya.

Saya juga pernah dengar kebiadaban lain. Bertahun-tahun lalu, ketika asik menyusuri jalan ditepi sawah di kampung, kakek saya mengatakan, “Dulu, waktu penumpasan PKI, orang-orang dibariskan di sepanjang jalan ini. Mereka disuruh jongkok. Setelah itu tentara menembak kepala mereka, satu per satu.”

Tubuh-tubuh tanpa nyawa itu kemudian dilempar ke parit di sepanjang jalan lalu ditimbun begitu saja. “Ini jadi kuburan terpanjang disini,” katanya. Banyak lagi kisah lain. Saya tak yakin betul kebenaran cerita-cerita tersebut.

Masa pemerintahan Soeharto barangkali memang dipenuhi bercak darah. Orang-orang yang darahnya dimuncratkan itu, barangkali memang layak bertanya, “Kapan Mati?”

Barisan orang yang sakit hati terhadap Soeharto, yang Bapaknya dihilangkan, yang hidupnya terenggut, yang dilempar ke penjara tanpa kesalahan, sudah pasti geram melihat hukum tak pernah berhasil menjeratnya. Tapi di alam nanti, setelah kematiannya, Soeharto akan menjalani babak baru: pengadilan Tuhan sudah menunggu disana.

Jadi, ‘Kapan Mati?’

Menunggu Kematian

Lantai dua sebuah ruko di ujung aspal di Jakarta tiba-tiba sunyi senyap. Satu-dua pasang mata orang di dalamnya terus memelototi layar monitor di hadapannya. Hampir tak ada suara, kecuali suara ketikan komputer dan mouse yang bergerak-gerak. Kecuali juga satu topik pertanyaan: soal kabar dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, tempat Soeharto dirawat.

Tak seberapa lama tadi kondisi berbeda terasa. Suara demi suara terdengar, paling tidak bisikan dari ujung lantai itu sampai juga ke telinga ujung lainnya. Beberapa orang berdiri dari tempat duduknya. Beberapa lainnya hilir mudik naik-turun dari lantai dua dan tiga. Terasa sekali ada kesibukan yang dipaksakan. Satu saja yang sama dari tadi dan sekarang, jarum detik jam dinding melambat sejenak, berbeda dengan jantung yang mulai berdegup kencang.

Ya, Soeharto mati! Begitu kata angin, yang membawa kabar –dengan kata lebih lembut didengar– kabar tutup usianya penguasa 32 tahun Orde Baru ini, hingga perlahan masuk ke tiap-tiap telinga yang ada di kantor malam itu.

Dua repoter piket malam dan reporter lain yang belum juga balik ke peraduan tampak siaga satu. Belakangan, sedikitnya delapan reporter menginap di kantor menunggu perkembangan. Srena, asisten redaktur, tak henti-henti mengalihkan telepon genggam dari daun telinganya. Dengan satu kaki ditongkrongkan di atas kursi, mata memelototi layar komputer, mulutnya komat-kamit berbincang pelan kepada seseorang di sana, seorang kawan reporter yang memantau langsung kondisi di rumah sakit.

Seseorang di di sebelah kiri si asisten juga tak kalah sibuk. Meski tak setegang Srena, dia mulai mengamati kondisi. Bos-bos, mulai turun dari kantornya di lantai tiga. Di luar, mobil Kijang milik Big Boss, berbelok tajam menyusuri pinggiran ruko dan parkir sekenanya di depan kantor.

Turunnya beberapa awak redaksi ke lantai dua bukan berarti lantai tiga tak ikut bersemarak atas kabar itu. Mata orang bahasa–begitu kami menyebut pada editor bahasa–sesekali menatap layar televisi. Dua televisi plasma di sudut-sudut lantai itu terus-menerus diisi kabar terbaru Soeharto.

Ruang juru foto, juga tak kalah sibuk. Bos foto, masuk ke ruang pojok lantai dua dan mulai melantangkan komando. Setelah memastikan satu awaknya telah siap memantau rumah sakit, perjalanan dinas untuk seorang fotografer pun digarap kilat untuk seorang fotografer. Tujuannya, tentu saja Dalem Kalitan, tempat persemayaman Tien Soeharto sebelas tahun lalu.

Karena perintah turun mendadak, tak ada satu pun tiket pesawat bisa dipesan malam itu. Karena mendadak pula, seorang staf sekretaris redaksi urung pulang dan mengurus uang talangan perjalanan dinas.

Jika memang benar Pak Harto tutup usia, malam ini tentu haram ditinggalkan. Kepanikan serupa telah kujumpai sepekan lalu di Headquarter di bilangan Jakarta Pusat. Ketika itu, Soeharto pertama atau bahkan lagi-lagi masuk rumah sakit. Semua media –baik cetak maupun elektronik– langsung menyorot kesehatan Soeharto, entah menunggu si Eyang membaik atau justru pertanyaan yang menjadi penting: Kapan mati?

Kematian seperti menjadi sangat penting jika dikaitkan Presiden yang lengser hampir 11 tahun silan oleh Gerakan Reformasi itu. Kematiannya menjadi tak tabu dibicarakan. Masuk-keluar dan masuk lagi-keluar lagi pria kelahiran Kemusuk Argamulya Yogyakarta 86 tahun silam itu dari RSPP Pertamina bukan lagi berita baru. Yang ditunggu memang tinggal kapan semua itu berita serupa berhenti.

Bos kompartemen nasional mengatakan kematian Soeharto adalah titik sejarah. “Dan sebagai wartawan, kita harus berada di titik itu,” katanya malam itu. Kapan lagi kematian begitu penting untuk didengar?
Dan sepertinya, malaikat pencabut nyawa masih enggan membelai rambut sang Eyang, setidaknya hingga pagi ini.

tjokrosasmito
diedit Dewan Etika

Birokrasi “Siap, Perintah”

Saya melongok ke sebuah ruang di kantor polisi, pada suatu siang di pekan terakhir 2007. Seorang staf tengah mengetik di depan komputernya. Iseng, saya mendekati bintara perempuan itu.

Melihat saya datang, si staf buru-buru menutup berkas yang ia pegang. Lalu kedua tangannya menutupi aplikasi Microsoft Word di layar komputer. “Ooh, untuk laporan akhir tahun, ya,” kata saya, setelah melirik judul file di sudut kiri atas monitor yang luput ia tutupi. Si staf yang dongkol karena kebodohannya sendiri, buru-buru mengusir saya. Seolah-olah data laporan akhir tahun adalah rahasia keramat.

Alasan si staf, sesuai arahan dan perintah atasannya, data rekapitulasi kriminalitas Ibu Kota itu tidak boleh beredar sebelum dipublikasikan pada hari yang sudah ditentukan. Si staf, sebagai bawahan di struktur kepolisian yang hirarkis, hanya menuruti perintah atasannya.

Seperti itulah segala sesuatunya berjalan di unit-unit institusi polisi. Atasan memerintah bawahan. Dalam aksi-aksi lapangan, misalnya para reserse, budaya “siap, perintah” adalah konsekuensi delegasi tanggung jawab. Tapi di unit-unit administrasi, budaya itu melahirkan birokrasi. Birokrasi yang menumpulkan kreativitas dan inovasi bawahan, sehingga otak kanannya lebih sering menganggur, mungkin. Birokrasi yang bisa membuat wartawan bolak-balik mengurus izin hanya untuk selembar data.

Bila mendapat tugas liputan yang memerlukan data seperti itu, wartawan terpaksa harus menempuh semua birokrasi tersebut. Misalnya wartawan majalah, atau yang tengah membuat tulisan bertema tertentu. Tapi bagi wartawan harian yang bertanggungjawab mengisi halaman, daripada membuang waktu menempuh birokrasi, seringkali lebih baik mencari tema lain untuk diberitakan!

Seorang jenderal berbintang dua berteori, ada sepuluh persen polisi “hitam”. Polisi “putih” juga sepuluh persen. Sisanya, 80 persen, adalah mereka yang “abu-abu”. “Kalau atasannya putih, mereka putih. Kalau atasannya hitam, mereka ikut hitam,” kata si inspektur jenderal, yang tak mengungkap dia termasuk golongan mana.

Dalam birokrasi berbudaya siap (di)perintah itulah institusi sipil itu menghitung hari. Pengungkapan dan penindakan kasus-kasus besar juga berjalan selaras dengan siap-perintah. Misalnya ketika polisi (akhirnya) melibas judi, mengungkap pembalakan liar, pembunuhan aktivis HAM, hingga kasus-kasus berskala lokal-temporal.

Kitab hukum dipegang di tangan. Tapi bila perintah mengarahkan berbeda, kitab hukum bisa disimpan di laci. Kapal bermuatan kayu ilegal bisa dibebaskan. Pengecer psikotropika ditangkap, barang bukti kokain di rumah artis bisa dilupakan. Kakek nenek penjudi dibui, rumah judi besar dan tersembunyi bisa aman. Karyawan pemalsu dokumen mobil mewah jadi tersangka, bos importir bisa jalan-jalan ke Singapura. Penculik pelacur imigran didor, sementara bos germo pedagang manusianya bebas mondar-mandir ke kantor polisi.

Slogan “merah putih dadaku dan tegaklah merah putih setegak-tegaknya” pun lebih sering menjadi gaung berisik tak bermakna.