Rezim Kekerasan Kembali
Rezim SBY menunjukkan watak aslinya. Suara protes dibungkam dengan kekerasan, layaknya apa yang terjadi pada masa orde baru.
SBY, yang katanya, tidak akan menaikkan harga BBM, harus menjilat ludahnya sendiri. Dugaan bahwa ia lebih tunduk pada modal asing dan kapitalisme menyeruak. Segala alasan akademis dan ekonomis dikeluarkan para pejabat berserta gerbongnya.
Ketika rakyat menyuarakan penolakan, kekuasaan gerah. Dengan cara-cara ter’halus’, aparat membubarkan aksi. Api kekerasan kembali nyala, layaknya api tersiram bensin. Bahkan peluru sudah menggantikan secuil daging di tubuh rakyat.
Rezim menyuap 100 rb per keluarga sebagai gantinya. Padahal pemerintah sendiri tidak siap; data pusat dan daerah tidak sinkron. Di sini terlihat watak asli rezim lainnya; masih sentralistik. Kalau daerah belum siap, kenapa harus dipaksakan?
Dari semua itu, yang paling menggemaskan adalah cara-cara represif aparat menanggapi pernyampaian aspirasi, yang kebetulan berbeda dengan pemerintah. Reaksi penolakan kenaikan BBM, di berbagai tempat nusantara, segera mendapat ‘respon’. Menangkapi demonstran, memukul secara colongan, bahkan menyiksa ketika di tahanan, menjadi cerita usang yang kembali naik daun.
Peristiwa penyerbuan Unas oleh polisi, memang coreng hitam di muka pemerintah. Alasan polisi dan (mungkin) laporan intelejen bahwa telah banyak molotov yang diproduksi oleh para mahasiswa Unas, serta aksi yang dianggap berpotensi mengancam HAM masyarakat sekitar kampus, sangat debatable.
Tindakan represif polisi, memang bisa mencegah aksi yang mereka khatirkan. Tapi, lihatlah dampaknya….. aksi represif itu, justru menggantang aksi solidaritas di Makassar, Medan, dan beberapa tempat lainnya.
Yang paling mencolok, aksi para mahasiswa UKI, Jakarta. Hujan molotov mengguyur jalan raya, depan kampus yang terletak di Cawang, Jakarta Timur itu. Perempatan jalan yang menghubungkan Bogor, Depok, Tol Cikampek, diblokade mahasiswa.
Yang agak aku sayangkan adalah aksi anarkis para mahasiswa UKI ini. Menggugat kebijakan pemerintah menaikkan BBM, adalah kemerdekaan yang dijamin konstitusi. Blokade jalan, juga bagian dari teknik menekan pemerintah. Tapi, kalau masyarakat yang berusaha melintas kawasan itu, bahkan pedagang kaki lima juga dianiaya, tentu akan menjadi bumerang. Jangan sampai, simpati tak dapat, cercaan menggurat.
Salam
Pak Raden, satu hal yang hilang dari masyarakat Indonesia selama ini adalah kesadaran politik! Selama ini, politik nasional lebih diwarnai oleh partisipasi yang dimobilisasi.
Kaitannya ama demo mahasiswa yang marak akhir2 ini adalah, bahwa demo-demo tadi bukanlah bentuk partisipasi politik yang termobilisasi. Mahasiswa ‘lebih’ punya kesadaran politik dibanding kita yang menghamba pada modal. Oke, bentuk partisipasi politik tidak selamanya demonstrasi! Tapi, apa yang mereka suarakan adalah suara kita juga, bukan? Atau minimal suara saya lah.
Di sini, saya mendukung penuh aksi-aksi mahasiswa itu. Apakah itu rusuh atau tidak! (Hati-hati pake istilah anarkis!) Saya melihat demo2 tadi sbg bentuk perlawanan yang riil dari kelompok masyarakat tertindas.
Kalo kemudian ekses demo adalah orang melintas terganggu sehingga tidak bisa beraktivitas, saya tidak ada masalah dengan itu. (Catt: saya pernah terjebak macet krn demo di Moestopo) Saya malah mendukungnya! Kenapa? Orang yang beraktivitas itu rata2 adalah mereka yg bekerja. Biarkan saja orang tidak bekerja (baca: menghamba pada modal), sehingga para kapitalis itulah yang merasakan efek terbesarnya.
Di sini saya menghimbau agar adik2 mahasiwa tetap melanjutkan aksi! Ciptakanlah kemacetan sosial. Biarkan roda gerigi modal macet. Jangan biarkan modal bekerja setiap harinya sehingga menambah pundi-pundi para kapitalis! Kemacetan sosial akan membuka mata pemilik modal!
Tentu ada harga yang harus dibayar di balik itu. Aparat keamanan dipastikan akan kembali berselingkuh dengan modal untuk menghentikan aksi-aksi tadi. Kalo ini terjadi, allah hu alam…
Penyadaran politik tak pernah berhasil dilakukan lewat demonstrasi, setidaknya tidak dalam sejarah Indonesia. Dalam konteks ini, saudara perlu membuka mata juga bahwa aksi-aksi turun ke jalan ini malah menuai cibir bukan senyum.
Aksi menyelamatkan masyarakatkan yang tak peka penderitaan mereka yang apolitis bukankah malah membuat masyarakat jadi apatis? Masih adakah orang yang sukarela mengirimkan nasi bungkus untuk mahasiswa yang berdemo seperti era ‘98?
Make no mistake, demonstrasi tetap perlu dilakukan. Tapi ada perbedaan besar antara demonstrasi yang cerdas penuh strategi dengan demonstrasi asal turun ke jalan. Makanya jangan unjuk rasa tapi unjuk otak.